*News Top Sekali Kemarin Dikumpulkan Secara Ringkas Bersumber*
*Dari Media Mainstream Dan Medsos Dari seluruh Indonesia.*
NEWS.TOPsekali.com 20210623 Rabu Kemarin, sebagai berikut di bawah ini:
*Berita menarik kemarin adalah pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir soal obat Ivermectin menuai protes keras, setidaknya dari ahli wabah Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono dan BPOM.*
Publik juga mencermati laporan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna yang menyebut 443 Pemda belum masuk kategori mandiri untuk membangun daerahnya. Mereka masih menggantungkan diri pada dana transfer daerah untuk membiayai belanja di masing-masing daerah.
*Isue mengejutkan hari kemarin adalah hasil Rakerda PDIP Jatim yang resmi usulkan Puan Maharani sebagai Capres 2024.* Mereka optimistis elektabilitas Puan yang kini masih rendah bakal terkerek naik bila mesin partai bekerja keras.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku belum pernah mendengar gerakan Istana Kepresidenan melancarkan wacana memperpanjang masa jabatan maksimal presiden dari dua menjadi tiga periode. Yang dia dengar justru gerakan Istana Kepresidenan yang menekan lonjakan kasus penularan Covid-19.
Isu menarik lainnya Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi meminta Gubernur Anies Baswedan mengganti nama Jalan Kebon Sirih dengan nama mantan Gubernur DKI Ali Sadikin. Menurutnya, jasa Ali Sadikin membangun Ibu Kota di masa lalu patut dikenang. Pernyataan itu disampaikannya saat memberi sambutan dalam Rapat Paripurna memperingati Hari Ulang Tahun DKI ke-494 di Gedung DPRD, Selasa (22/6) kemarin.
*Berikut Isue selengkapnya :*
*1. DPD dan DPC PDI Perjuangan se-Jawa Timur resmi mengusulkan nama Puan Maharani sebagai calon presiden 2024.* Usulan itu merupakan salah satu rekomendasi hasil rapat kerja daerah (Rakerda) PDIP Jatim, di Blitar, yang berakhir Senin (21/6) kemarin. “Salah satu poin rekomendasi, DPC dan DPD PDIP Jatim secara bulat mengusulkan nama Ibu Puan Maharani sebagai Capres 2024,” kata Sekretaris DPD PDIP Jatim Sri Untari Bisowarno, Selasa (22/6). Dijelaskan Untari, Rakerda PDIP Jatim dihadiri oleh pengurus DPD PDIP Jatim dan lima perwakilan yang menjadi juru bicara DPC PDIP di lima wilayah karakter budaya di Jatim. Seperti wilayah Arek, Madura, Mataraman, Tapal Kuda hingga Pantura.
Untari mengatakan, berdasarkan laporan dan usulan yang disampaikan oleh pengurus cabang yang diwakili lima daerah karakter tersebut, Puan dianggap mumpuni, karena memiliki segudang pengalaman. ‘’Ibu Puan adalah pengurus DPP PDIP tiga periode, pernah jadi Menko dan sekarang menjadi Ketua DPR. Bu Puan memiliki kesempatan yang panjang, yang baik untuk kami. Kami semua di Jatim mendukung beliau,” katanya.
*2. Untari Bisowarno optimistis elektabilitas Puan yang kini masih rendah bakal terkerek naik bila mesin partai bekerja keras.* Ia mencontohkan, Gubernur Jateng Pranowo yang pada saat pilkada juga rendah. Begitu pula dengan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. “Tapi begitu mesin partai bergerak dengan kencang, semua menyatu, sehingga jadi sinergitas yang luar biasa,” ujarnya.
Untari menyatakan usulan Puan sebagai capres tidak prematur. Sebab, saat partai mencalonkan Jokowi sebagai presiden, empat tahun sebelumnya sudah dibicarakan di internal partai. Tujuannya agar persiapannya makin matang. “Jangankan mau pilpres, mau mantu saja persiapannya panjang,” kata dia.
Untari juga membantah usulan Puan Maharani sebagai capres sebagai langkah untuk menghadang Ganjar Pranowo. Karena di PDI Perjuangan, kata dia, merupakan hal wajar jika ada kader-kader yang menonjol. Sehingga, usulan ini bukan bentuk rivalitas Puan-Ganjar. “Kami mengusulkan ke rakernas, lha nanti Ibu Ketua Umum (Megawati) yang memutuskan,” kata Untari. (_*lanjutkan baca 25an news top lainnya di bawah ini....*_ 👫👪👳👴👇)
3. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku belum pernah mendengar gerakan Istana Kepresidenan melancarkan wacana memperpanjang masa jabatan maksimal presiden dari dua menjadi tiga periode. Dasco mengatakan, gerakan Istana Kepresidenan yang terdengar sejauh ini ialah terkait upaya menekan lonjakan kasus penularan Covid-19. “Kemudian ada katanya kabar tadi barusan ditanyakan mengenai gerakan-gerakan Istana, saya belum pernah dengar, karena gerakan Istana yang ada saat ini adalah mereka sedang gencar ingin menekan laju Covid-19,” kata Dasco, Selasa (22/6).
Dia menerangkan bahwa Presiden Jokowi kerap menggelar rapat untuk menekan laju Covid-19 serta memulihkan ekonomi nasional. Menurutnya, Jokowi tidak pernah gencar berbicara soal wacana mengubah masa jabatan maksimal presiden menjadi tiga periode.
4. Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR Idris Laena mendukung sikap Presiden Jokowi yang menolak perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Menurut Idris, wacana perubahan masa jabatan presiden itu memang patut ditolak karena tidak sesuai dengan amanat reformasi. Idris juga menyambut baik hasil survei SMRC yang menyebut 74 persen responden yang menginginkan masa jabatan presiden dibatasi maksimal dua periode. Hasil survei itu menunjukkan mayoritas warga berpendidikan tinggi menolak gagasan pencalonan kembali Jokowi dalam Pilpres 2024. Itu menunjukkan bahwa masyarakat ingin konstitusi dijalankan secara konsekuen.
5. Statemen Menteri BUMN Erick Thohir soal obat Ivermectin menuai protes. Ahli wabah dari Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menuding Menteri BUMN Erick Thohir telah berbohong karena melontarkan statement bahwa obat Ivermectin telah mendapat izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sebagai obat terapi penyembuhan COVID-19. Menurut Pandu, Ivermectin belum memiliki izin penggunaan untuk terapi kesembuhan COVID-19. Obat tersebut merupakan obat yang banyak digunakan sebagai obat untuk mengatasi parasit seperti cacing.
6. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga angkat bicara soal Ivermectin yang disebut Menteri BUMN Erick Thohir sebagai terapi penyembuhan Covid-19. Menurut BPOM, hingga saat ini belum ada uji klinik mengenai Ivermectin sebagai obat penyembuhan Covid-19. “Data uji klinik yang cukup untuk membuktikan khasiat Ivermectin dalam mencegah dan mengobati Covid-19 hingga saat ini belum tersedia. Dengan demikian, Ivermectin belum dapat disetujui untuk indikasi tersebut,” demikian pernyataan BPOM seperti yang dikutip dari situs resminya, Selasa (22/6).
Saat ini, izin edar Ivermectin yang diberikan BPOM adalah sebagai obat cacing bukan untuk digunakan sebagai obat covid-19. “Ivermectin kaplet 12 mg terdaftar di Indonesia untuk indikasi infeksi kecacingan (Strongyloidiasis dan Onchocerciasis). Ivermectin diberikan dalam dosis tunggal 150-200 mcg/kg Berat Badan dengan 'pemakaian satu tahun sekali,” demikian penjelasan BPOM. Ivermectin termasuk jenis obat keras, sehingga pembeliannya harus dengan resep dokter dan penggunaannya di bawah pengawasan dokter.
7. Menteri BUMN Erick Thohir meluruskan pemberitaan seputar ivermectin. Dia menegaskan tidak pernah sama sekali menyebutkan bahwa BPOM sudah memberikan izin penggunaan ivermectin untuk Covid, tetapi izin edar obat tersebut yang sudah diterima. Erick Thohir menjelaskan, ivermectin sama seperti obat lainnya, adalah bagian dari terapi saja. “Yang menentukan terapinya juga dokter dari tiap pasien tersebut. Sama seperti favirapir, atau azithromicyn, atau hanya vitamin saja, itu semua kan dokter yang menentukan,” kata Erick dalam penjelasan tertulisnya, Selasa (22/6).
8. Jubir Kementerian BUMN, Arya Sinulingga menegaskan, Erick tak pernah mengeklaim bahwa Ivermectin telah mengantongi izin BPOM sebagai obat corona. “Yang pasti Pak Erick itu tidak pernah berbicara bahwa Ivermectin itu sudah mendapatkan izin dari BPOM untuk obat corona. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Pak Erick menyatakan Ivermectin obat corona itu jelas salah. Jangan diplintir. Itu sangat salah, itu enggak boleh diplintir,” ujar Arya kepada wartawan, Selasa (22/6).
Menurut Arya, BPOM memberikan izin edar untuk Ivermectin sebagai antiparasit. Arya pun menegaskan, hingga hari ini belum ditemukan obat yang bisa menyembuhkan pasien corona di belahan dunia mana pun. Menurut Arya yang dimaksud Erick adalah, Ivermectin bisa digunakan sebagai obat terapi bagi orang yang tertular virus COVID-9.
9. Seperti diberitakan sebelumnya, Erick Thohir dalam kunjungannya ke Indofarma pada Senin (21/6) mengatakan bahwa Ivermectin telah siap untuk diproduksi. “Tentu ini kita juga sedang lakukan uji stabilitas. Karena itu obat ivermectin yang diproduksi Indofarma ini, pada saat ini kita sudah mulai produksi. Dan insyaallah dengan kapasitas 4 juta sebulan ini bisa menjadi solusi juga untuk bagaimana COVID-19 ini bisa kita tekan secara menyeluruh,” ujar Erick Thohir.
Ivermectin, obat yang sudah diproduksi BUMN farmasi PT Indofarma (Persero) Tbk, disebut-sebut efektif untuk terapi mengatasi COVID-19. Obat ini sebelumnya dikenal sebagai obat cacing. “Hari ini juga kami ingin menyampaikan obat Ivermectin, obat antiparasit, sudah keluar hari ini sudah mendapatkan izin BPOM,” kata Menteri BUMN Erick Thohir, Senin (21/6).
Erick menyebut, Ivermectin bukan merupakan obat COVID-19 melainkan obat ‘terapi COVID-19’. Obat ini akan digunakan sebagai salah satu terapi. “Tapi diingatkan ini hanya terapi, bukan obat COVID-19. Ini bagian salah satu terapi, seperti juga pavirafir atau oseltamivir, itu untuk antiviral tapi dalam kondisi yang memang sudah menuju berat,” tambahnya.
10. Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, mendorong pemerintah segera melakukan uji klinis terhadapivermectin agar benar-benar aman dikonsumsi. “Tentu harus ada kajian yang lebih mendalam akademik terkait ivermectin dan saya setuju jika ivermectin ini dilakukan uji klinis sehingga dipastikan kebermanfaatannya dalam rangka mengobati orang yang terpapar Covid-19,” ujarnya, Selasa (22/6). Kata dia, sejauh ini ivermectin aman dikonsumsi sebagai obat cacing dan dirinya meyakini ivermectin tidak berbahaya. Meski begitu, penggunaannya perlu pengawasan dari dokter.
11. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyambut baik penerbitan izin edar obat Ivermectin oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Obat tersebut mendapat izin edar pada Senin (21/6) dan diklaim Menteri BUMN Erick Thohir sebagai obat terapi penyembuhan Covid-19. “Itu merupakan langkah yang tepat,” kata Moeldoko, Selasa (22/6). Moeldoko mengaku tidak asing lagi terhadap Ivermectin.
Moeldoko mengaku telah mengirimkan puluhan ribu dosis Ivermectin ke sejumlah daerah di Indonesia, Di antaranya, ke warga Kudus yang tengah menghadapi lonjakan kasus Covid-19. Langkah itu ia tempuh karena berdasarkan pengetahuan dan keyakinannya, Ivermectin mampu menurunkan jumlah penderita dan kematian akibat Covid-19 di India serta 15 negara lainnya di dunia.
12. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae menyatakan ada 80 hasil analisis transaksi keuangan yang mencurigakan dan mengalami kebocoran terkait penggunaan dana otonomi khusus dan APBD di Papua. Data tersebut ia dapatkan berdasarkan hasil analisis PPATK selama 10 tahun terakhir terkait penggunaan dana Otsus dan APBD di Papua. “Dalam periode kurang lebih 10 tahun terakhir, PPATK sudah menyampaikan lebih dari 80 hasil analisis dan pemeriksaan kepada KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian,” katanya, Selasa (22/6).
Dian merinci potensi kerugian negara akibat transaksi mencurigakan dan kebocoran itu diperkirakan sebesar triliunan rupiah. Ia mencurigai kebocoran dana tersebut melibatkan lebih dari 53 oknum pejabat pemda, rekanan pemda, vendor hingga ormas. Meski demikian, ia tak merinci Pemda atau ormas mana yang melakukan tindakan demikian.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD sempat menyinggung bahwa pemerintah akan menindak kasus-kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Papua. Mahfud merinci ada sekitar 10 dugaan kasus penyalahgunaan dana negara alias korupsi yang telah teridentifikasi di Papua.
13. Wakil Sekretaris Jendral PA 212, Novel Bamukmin mengklaim, pihaknya tak memiliki wewenang untuk menghentikan massa yang hendak hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur saat sidang pembacaan vonis terhadap terdakwa Rizieq Shihab pada Kamis (26/6) besok.
“Kami tentunya tidak mampu dan tidak punya wewenang untuk menghentikan antusias pencinta Habib Rizieq [ke PN Jaktim],” kata Novel, kemarin. Ia menegaskan, PA 212 akan terus mengawal sidang Rizieq sampai tuntas. Ia berjanji akan menaati protokol kesehatan dan prosedur yang dibuat pemerintah selama ini.
14. Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan, dalam menangani pandemi Covid-19 yang paling utama adalah menekan laju penularan, bukan menghilangkan virusnya. Penularan mungkin akan terus terjadi dalam waktu lama tetapi diharapkan tidak melebihi kapasitas pelayanan kesehatan. “Tujuan akhir dari pandemi bukan menghilangkan virusnya. Virus itu bisa ada selama 10 tahun, 100 tahun, tapi yang penting buat kita, kita bisa mengontrol pandemi ini. Kalau bisa flattening the curve,” ujar Budi, Selasa (22/6) malam. “Biarkan virus ini menular, yang penting orang yang sakit ini tidak pernah lebih tinggi dari kapasitas RS,” tegasnya. Dia lantas mencontohkan dengan penghitungan matematis. Pada dasarnya, dari 100 persen yang terpapar Covid-19 sebanyak 80 persennya akan diisolasi dan dapat sembuh dengan sendirinya.
15. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna melaporkan, 443 Pemda belum masuk kategori mandiri untuk membangun daerahnya. Mereka masih menggantungkan diri pada dana transfer daerah untuk membiayai belanja di masing-masing daerah. Dikatakan, hasil laporan BPK juga menunjukkan bahwa mayoritas Pemda tidak mengalami perubahan status/kategori kemandirian fiskalnya sejak 2013, bahkan sampai adanya pandemi di tahun 2020. “Sebagian besar Pemda (443 dari 503 Pemda atau 88,07 persen) masuk ke dalam kategori Belum Mandiri,” kata Agung dalam rapat paripurna DPR, Selasa (22/6).
16. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna mengatakan, pihaknya menemukan beberapa permasalahan terkait pelaksanaan Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020. Agung mengungkapkan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2020 terkait dengan pertanggungjawaban Pemerintah atas pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah yang diambil Pemerintah dalam menangani Covid-19.
“Dari hasil pemeriksaan atas LKPP tahun 2020 terdapat sejumlah permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan kelemahan Sistem Pengendalian Intern,” kata Agung lagi. Ia menuturkan, ada enam permasalahan yang ditemukan BPK, yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan Covid-19. Contohnya, mekanisme pelaporan kebijakan keuangan negara untuk menangani dampak pandemi Covid-19 pada LKPP belum disusun.
17. Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mempertimbangkan lockdown selama 14 hari ke depan seiring meningkatnya kasus Covid-19 di wilayah DKI Jakarta. “Di Jakarta lonjakan penularan Covid-19 kenyataannya tidak terkendali, maka ada baiknya opsi lockdown DKI selama 14 hari dipertimbangkan oleh Gubernur Anies Baswedan,” kata Luqman, Selasa (22/6). Luqman mendesak agar vaksinasi Covid-19 di ibu kota dapat dipercepat untuk membentuk herd immunity.
Ia menilai, apapun kebijakan pembatasan yang dilakukan, mulai dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), pembatasan sosial berskala besar (PSBB) atau lockdown, vaksinasi mesti menjadi prioritas. “Semakin cepat target vaksinasi nasional 181 juta orang tercapai, semakin cepat pula akan terbentuk kekebalan komunal,” ujar politikus PKB tersebut. Luqman mengatakan, vaksinasi merupakan solusi jangka panjang menghadapi pandemi Covid-19, sedangkan lockdown merupakan solusi jangka pendek untuk menekan kasus Covid-19.
18. Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengaku telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan kepada tiga lembaga yang terkait dengan pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap pegawai KPK. Yakni, Badan Intelijen Strategis (BAIS), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Anam berharap, ketiga lembaga tersebut dapat memenuhi panggilan agar proses penyelidikan bisa berjalan dengan cepat. Sebab, penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM terkait pelanggaran HAM dalam pelaksanaan TWK sangat ditunggu oleh masyarakat.
19. Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengisyaratkan ada kesulitan pihaknya untuk meminta hasil asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK. Sebab, dokumen yang diminta itu dipegang oleh dua lembaga yaitu Badan Psikologi Angkatan Darat (AD) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan sudah ditetapkan sebagai rahasia negara. “Dinas Psikologi AD mengatakan, berdasarkan ketetapan Panglima TNI itu rahasia. Saya tanya BNPT kalau profiling bisa diminta enggak, ini profiling didapatkan dari suatu aktivitas intelijen sehingga menjadi rahasia negara,” kata Bima dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta, Selasa (22/6).
Bima menjelaskan, dokumen yang diminta pegawai tersebut berbeda dari dokumen yang sudah diserahkan BKN ke KPK sebelumnya. “Yang diminta adalah hal-hal yang tidak ada dalam dokumen itu (dokumen yang diserahkan pada KPK, red), karena ini dokumennya bersifat agregat, bukan detail orang per orang. Kalau kami minta, maka kami akan minta pada pemilik instrumen data-data itu karena instrumen tidak di kami,” katanya.
20. Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Ketua KPK Firli Bahuri segera mundur dari jabatannya. Pernyataan itu disampaikan Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyusul hasil survei Cyrus Network yang menyebut tingkat kepercayaan publik pada lembaga antirasuah itu terendah dibanding lembaga penegak hukum lainnya yaitu Polri, Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. “Demi menyelamatkan agenda pemberantasan korupsi maka Firli Bahuri harus segera mengundurkan diri sebagai Pimpinan KPK,” tegas Kurnia, Selasa (22/6). Kurnia menganggap kehadiran Firli sebagai pucuk Pimpinan KPK justru akan menyulitkan langkah pemberantasan korupsi baik dari sisi penindakan maupun pencegahan. “Hal ini penting mengingat ke depan tangangan pemberantasan korupsi semakin besar dan kehadiran Firli diyakini akan semakin menyulitkan langkah penindakan maupun pencegahan KPK,” sambung dia.
21. Peneliti Pusat Studi Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman menilai kepercayaan publik pada KPK paling rendah dibanding lembaga penegakan hukum lainnya, sebagai fakta yang menyedihkan. Pasalnya menurut hasil survei Cyrus Network, kepercayaan publik pada KPK berada di bawah tiga lembaga penegakan hukum lainnya yaitu Polri, Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. “Menurunnya kepercayaan publik pada KPK sama sekali tidak mengejutkan, tetapi memang ini menyedihkan. Saat ini KPK menjadi lembaga penegak hukum yang paling tidak dipercaya oleh masyarakat, kepercayaan pada KPK jauh lebih rendah dibandingkan kepercayaan pada kepolisian, MA, dan Kejaksaan Agung,” kata Zaenur, Selasa (22/6). Ia menyebut hasil survei tersebut disebabkan oleh KPK yang saat ini tidak bisa mempertahankan nilai utamanya yaitu integritas. Hilangnya nilai integritas KPK di depan publik ini, karena tidak adanya keteladanan dari Pimpinan KPK itu sendiri, mereka diduga lakukan pelanggaran kode etik.
22. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco mengungkapkan, mayoritas alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR menerapkan lockdown untuk mencegah penularan Covid-19. Dasco menuturkan, saat ini hanya Badan Anggaran DPR saja yang masih mengadakan rapat secara langsung di Kompleks Parlemen, Jakarta. “Ya jadi hampir rata-rata komisi dan AKD menerapkan lockdown lokal kecuali Badan Anggaran yang masih mengadakan beberapa rapat karena siklus anggaran,” kata Dasco di gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/6). Dasco menuturkan, rapat-rapat Banggar DPR dilakukan dengan prokes yang sangat ketat.
23. Satgas COVID-19 melaporkan peningkatan bed occupancy rate (BOR) atau keterisian tempat tidur rumah sakit di 6 provinsi di Pulau Jawa makin mengkhawatirkan. Yakni 5 provinsi berada di atas 80 persen dan 1 provinsi di atas 60 persen. Jubir Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito menyebut, per 21 Juni 2021, BOR yang paling tinggi adalah Jawa Barat dengan 86,36 persen. Disusul DKI Jakarta sebesar 86,26 persen, Jateng 86,16 persen, DIY 83,39 persen, Banten 82,77 persen, dan Jawa Timur 66,67 persen.
24. Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi meminta Gubernur Anies Baswedan mengganti nama Jalan Kebon Sirih dengan nama mantan Gubernur DKI Ali Sadikin. Menurutnya, jasa Ali Sadikin membangun Ibu Kota di masa lalu patut dikenang. Pernyataan itu disampaikannya saat memberi sambutan dalam Rapat Paripurna memperingati Hari Ulang Tahun DKI ke-494 di Gedung DPRD, Selasa (22/6).
“Kiranya Saudara Gubernur berkenan pula menerbitkan Peraturan Gubernur guna menetapkan perubahan nama Jalan Kebon Sirih,” kata Prasetyo sembari menambahkan, penggantian nama Jalan Kebon Sirih yang berada di depan kompleks DPRD itu bisa dimulai dari perempatan Jalan Abdul Muis sampai perempatan Jalan Menteng Raya, seberang Tugu Patung Tani.
Selain menjadi nama jalan, dia juga berharap nama Ali Sadikin diabadikan pada gedung Blok G, di kompleks Balai Kota. Ia ingin gedung tersebut diganti nama dengan Graha Ali Sadikin. Seperti diketahui, Ali Sadikin merupakan Gubernur DKI Jakarta yang memimpin pada periode 1966-1977. Ia menjadi gubernur setelah ditunjuk Presiden Soekarno yang kemudian diduetkan dengan Laksamana Muda Udara Raden H. Atje Wiriadinata.
25. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam sambutannya memuji peran warga Betawi asli mampu menjadi fasilitator atas kemajuan Jakarta saat ini. Anies menyatakan bahwa masyarakat Betawi menjadi simpul fasilitator kebersamaan di Jakarta, mengingat saat ini ada beragam suku bangsa dan agama di Ibu Kota. “Masyarakat Betawi telah menjadi simpul fasilitator perasaan persatuan, tumbuhnya perasaan kebangsaan, tumbuhnya kebersamaan,” kata Anies dalam sambutannya pada Rapat Paripurna memperingati Hari Ulang Tahun DKI ke-494 di Gedung DPRD, Selasa (22/6).
26. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyatakan pihaknya tak akan me-lockdown wilayahnya, meski kasus Covid-19 terus melonjak. Gubernur Sumut Edy Rahmayadi juga meminta masyarakat Sumatra Utara tidak ikut-ikutan latah mendesak diterapkannya lockdown menyusul lonjakan kasus di sejumlah wilayah.
“Enggak ada opsi lockdown,” kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (22/6). Ia menegaskan, opsi lockdown yang ada di Jatim adalah lockdown berbasis mikro. Hal itu sudah diterapkan di sejumlah pemukiman warga di Kota Pasuruan dan Malang. “Sekarang itu mikro lockdown, ada di Pasuruan. Lalu mikro lockdown di Malang juga ada. Jadi satu gang di-lockdown, beberapa rumah,” ujarnya. Khofifah mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan pengetatan PPKM mikro di sejumlah daerah yang mengalami kenaikan kasus Covid-19. (HPS) Indonesia Maju.
From Netizen to Netizen
0 Post a Comment:
Posting Komentar