Mens Sana In Corpore Sano

News Top Sekali Hari Ini Statemen Jubir Menhan Dan Protes Terhadap Pemberhentian 51 Pegawai KPK,Kumpulan Mainstream And Sosmed Indonesia

*News Top Sekali Hari Ini Statemen Jubir Menhan Dan Protes* 
*Terhadap Pemberhentian 51 Pegawai KPK,Kumpulan* 
*Mainstream And Sosmed Indonesia*
20210603 News.TopSekali.com - Hari Ini Sangat Perlu Anda Baca
*Berita menarik hari ini adalah statemen jubir Menhan Prabowo* Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak yang mengaku mencium motif politik di balik tersebarnya draf dokumen alutsista Rp 1,7 kuadriliun. Dahnil memastikan pihaknya akan mengejar pihak yang membocorkan dokumen tersebut dan memprosesnya secara hukum.
https://news.topsekali.com/2021/06/news-top-sekali-hari-ini-statemen-jubir.html
*Protes terhadap pemberhentian 51 pegawai KPK masih kenceng.* Guru besar UIN Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra menyebut Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status pegawai Komisi Pemberantasan Hukum (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melecehkan agama.
*Kepala Kantor Staf Kepresidengan (KSP) Moeldoko menyebut,* pemberhentian 51 orang pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) merupakan urusan internal KPK. Pihak Istana tidak perlu mencampuri polemik tersebut karena Presiden Jokowi telah menyampaikan pesannya. “Itu sudah urusan internal lah, kan arahan Presiden sudah disampaikan. Urusannya dari pimpinan ke internal,” kata Moeldoko di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6).
Bareskrim Polri menaksir kerugian korban akibat kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta mencapai Rp5 triliun. Jumlah tersebut bertambah usai kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan tambahan atas sejumlah laporan pengaduan yang masuk hingga saat ini.
Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri pada Rabu (2/6) kemarin, memperoleh Bintang Jasa Pesahabatan dari Rusia karena dianggap telah berjasa dalam membangun hubungan baik antara Indonesia dengan Rusia. 

*Berikut Isue selengkapnya :*

*1.Jubir Menhan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak* mencium motif politik di balik tersebarnya draf dokumen alutsista Rp 1,7 kuadriliun. Dahnil memastikan pihaknya akan mengejar pihak yang membocorkan dokumen tersebut dan memprosesnya secara hukum. “Nah Kemhan akan cari secara serius siapa yang sudah terlibat dalam upaya melakukan politic think, dalam penyusunan Raperpres ini,” ujarnya, kemarin.
Dahnil menampik Kementerian Pertahanan sudah  belanja alutsista memakai skema pinjaman luar negeri mencapai Rp1,7 kuadriliun.  “Jadi kalau ada yang mengembangkan isu simpang siur seolah-olah Kemhan sudah melakukan belanja dan akan belanja Rp1.700 triliun itu penuh dengan motif politik,” katanya.
Ia menegaskan rancangan Perpres tentang belanja alutsista tersebut adalah dokumen rahasia. Menurutnya, dokumen itu seharusnya tak tersebar di masyarakat, apalagi dengan narasi-narasi yang diklaim menyesatkan. “Disebar-sebarkan padahal ini ibarat sebagai rahasia negara yang belum matang sama sekali,” ujarnya.

*2. Menhan Prabowo Subianto menyatakan, rencana modernisasi alat* utama sistem persenjataan (alutsista) masih digodok kementeriannya dan sejumlah instansi terkait. “Rencana ini masih kita godok bersama Bappenas, bersama Kementerian Keuangan dan pemangku-pemangku kepentingan lainnya,” katanya usai raker dengan Komisi I DPR yang berlangsung tertutup di gedung DPR, Rabu (2/6).
Prabowo menyebut modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) adalah hal yang mendesak dan harus segera dilakukan. Berbagai peralatan tempur yang digunakan tiga matra pertahanan negara, yakni TNI AL, AU, dan AD sudah cukup tua dan mendesak diganti. “Banyak alutsista kita sudah tua, sudah saatnya, memang mendesak harus diganti,” kata Prabowo di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (2/6).
*Lebih lanjut Ketum Partai Gerindra itu menuturkan*, berbagai rencana terkait pemenuhan alutsista dan soal anggaran saat ini masih digodok bersama Bappenas, Kementerian Keuangan, dan pihak lain. Ia memastikan semua kebutuhan penting dipenuhi demi menghadapi semua dinamika di masa depan. “Kebutuhan-kebutuhan sangat penting dan kita siap menghadapi dinamika lingkungan strategis yang berkembang dengan sangat pesat,” ujar Prabowo.
*Ia mengaku banyak menjelaskan perihal rencana anggaran untuk 2022* dalam rapat tersebut. “Ya tadi kita beri penjelasan tentunya fokusnya adalah anggaran 2022. Tapi tentunya saya diminta menjelaskan tentang konsep rencana induk ke depan kita sudah menyusun itu, ya kita sering bahas, banyak pertanyaan,” kata Prabowo lagi. (_*baca 25an artikel lainnya yg lain sangat menarik...*_👵👴👳👲👇👇)
https://news.topsekali.com/2021/06/news-top-sekali-hari-ini-statemen-jubir.html
3. Protes terhadap pemberhentian 51 pegawai KPK masih kenceng. Guru besar UIN Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra menyebut Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status pegawai Komisi Pemberantasan Hukum (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melecehkan agama. Azyumardi mengatakan dalam TWK itu diduga ada soal yang mempertentangkan Pancasila dengan Alquran.
Menurut Azyumardi, Alquran dan Pancasila tidak bisa dipertentangkan. Sebab, keduanya mempunyai posisi yang berbeda. Dengan demikian, kata dia, Alquran dan Pancasila tidak bisa dihadapkan menjadi suatu pilihan. Azyumardi mengatakan, orang yang membuat pertanyaan seperti itu justru akan melukai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Ia menyebut mempertentangkan kedua hal itu bertentangan dengan sila kedua dalam Pancasila yakni Kemanusiaan yang adil dan beradab.
Dia mengaku telah menyampaikan kepada BKN, namun tidak ada respons yang jelas. Padahal ia berpandangan pimpinan KPK dan BKN punya peran besar dalam TWK tersebut. “Saya dialog dengan wakil kepala BKN. Saya bilang, bilang itu soal-soal yang anda ajukan itu beda dengan CPNS itu. Nah besoknya di-take down yang ada di internet karena orang bisa lihat bahwa TWK yang ada di KPK itu untuk menyingkirkan orang-orang tertentu,” ujar Azyumardi.

4. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman meminta Presiden Jokowi segera mengambil langkah untuk menyelamatkan KPK. Jokowi, kata Zaenur, perlu mengumpulkan para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan penetapan status alih fungsi jabatan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Upaya itu, sebaiknya dilakukan secepatnya oleh presiden sebelum Pimpinan KPK mengeluarkan SK  pemberhentian 51 pegawai yang dinyatakan tak lolos TWK.
“Presiden harus mengambil langkah agar mereka kembali duduk bersama dan menjalankan pidato Presiden yaitu tidak menggunakan hasil TWK sebagai dasar pemecatan pegawai KPK. Semua pihak masih memiliki waktu untuk menyelamatkan KPK hingga SK pemecatan dikeluarkan Pimpinan KPK,” tegas Zaenur, Rabu (2/6). Menurut Zaenur, tanpa adanya tindakan dari Jokowi, pidato yang disampaikmaka an Kepala Negara terkait polemik TWK di tubuh KPK akan disepelekan oleh Pimpinan KPK.

5. Sebanyak 9 orang pegawai KPK mengajukan gugatan atau uji materi terhadap Pasal 69 B dan C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK). Adapun pasal tersebut mengatur tentang pengalihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Sembilan pegawai yang menjadi pemohon yakni Hotman Tambunan, Harun Al Rasyid, Rasamala Aritonang, Novariza, Andre Dedy Nainggolan, Lakso Anindito, Faisal, Benyctus Siumlala dan Tri Artining Putri. “Para pemohon sebagai warga negara Indonesia serta sebagai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan upaya hukum melalui judicial review atau constitutional review,” demikian yang tertulis dalam berkas permohonan, Rabu (2/6). Delapan orang dari 9 pemohon mengaku mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya pasal 69B dan C.
Hotman Tambunan mengatakan, diajukannya gugatan terhadap Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 69C Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK karena dianggap bertentangan dengan Pasal 1, Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU yang sama. “Kami berpikir bahwa penggunaan TWK untuk alih status pegawai KPK bertentangan dengan pasal 1, pasal 28D ayat 1,2 dan 3 UUD 1945,” kata Hotman Tambunan usai mendaftarkan gugatan di MK, Rabu (2/6).

6. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengagendakan pemanggilan terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada pekan depan, untuk mendalami dugaan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK). “Awal minggu depan sudah mulai berproses untuk permintaan keterangan berbagai pihak termasuk di dalamnya adalah pimpinan KPK maupun lembaga lembaga lain,” kata Komisioner bidang Pemantauan dan Penyelidikan Mohammad Choirul Anam, di Kantor Komnas HAM, Rabu (2/6).

7. Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap berharap pegawai KPK yang lolos dan tidak lolos TWK kembali bersatu mengawal arahan Presiden Jokowi yang menyatakan, TWK tidak boleh menjadi dasar pemberhentian pegawai. “Perjuangan belum berakhir, sekarang kita kembali satukan langkah, kita masih punya waktu untuk mengawal arahan presiden agar 75 pegawai KPK tidak diberhentikan hanya karena hasil TWK,” kata Yudi, kemarin. Menurut Yudi, putusan MK sudah jelas menyebut alih status tidak boleh merugikan pegawai KPK. “Pegawai yang sudah lama memberantas korupsi dan tidak diragukan komitmen dan kompotensinya dalam pekerjaan,” ujarnya. 

8. Mabes Polri menarik 3 anggotanya dari KPK. Mereka adalah Kompol Edwar Zulkarnain, Kompol Petrus Parningtan Silalahi, dan Kompol Ardian Rahayudi. Kompol Edwar Zulkarnain dan Kompol Petrus Parningtan Silalahi menampati tugas baru sebagai perwira menengah (pamen) di Polda Metro Jaya, sementara Kompol Ardian Rahayudi sebagai perwira menengah di SSDM. Hal itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1109/V.KEP./2021 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Pembinaan Karir di Asisten Sumber Daya Manusia Brigjen Bariza Sulfi pada Senin (31/5) lalu.

9. Plt Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, tiga perwira tinggi yang dimutasi dari KPK tersebut merupakan penyidik KPK yang telah selesai masa tugasnya. “Informasi yang kami terima, ketiga penyidik dimaksud telah selesai masa tugasnya di KPK sehingga dilakukan rotasi, mutasi dan promosi jabatan pada instansi asalnya,” ucap Ali dalam keterangan tertulis, Rabu (2/6). “KPK berterima kasih atas kerja dan pengabdian para penyidik yang berasal dari Polri tersebut,” ujarnya. Ali menuturkan,  berdasarkan data tahun 2020 ada sekitar 243 orang PNS yang dipekerjakan di KPK. Mereka berasal dari Polri, Kejaksaan, BPKP, Kemenkeu dan kementerian/lembaga negara lainnya.

10. Plt Jubir KPK Ali Fikri menyebutkan, sebagai bentuk perlindungan terhadap pegawai KPK, maka nama-nama yang lolos TWK maupun yang tidak lolos TWK (baca yang memenuhi syarat atau MS maupun tidak memenuhi syarat atau TMS, red) tidak akan dipublikasikan. “Sebagaimana keputusan rapat yang dihadiri seluruh pimpinan, dewas, dan seluruh pejabat struktural eselon I dan II di lingkungan KPK, disepakati bahwa sebagai bentuk perlindungan pegawai maka KPK secara tegas tidak akan pernah mempublikasikan kepada masyarakat nama-nama pegawai KPK baik yang MS maupun TMS. Pemberitahuan dilakukan dengan cara melalui surat yang diserahkan kepada atasan langsungnya dan kemudian diserahkan kepada masing-masing pegawai,” ujar Ali Fikri, Rabu (2/6).

11. Kepala Kantor Staf Kepresidengan (KSP) Moeldoko menyebut, pemberhentian 51 orang pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) merupakan urusan internal KPK. Pihak Istana tidak perlu mencampuri polemik tersebut karena Presiden Jokowi telah menyampaikan pesannya. “Itu sudah urusan internal lah, kan arahan Presiden sudah disampaikan. Urusannya dari pimpinan ke internal,” kata Moeldoko di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6).
Moeldoko menegaskan, Istana tidak akan memanggil pimpinan KPK maupun Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku penyelenggara tes terkait polemik ini. “Enggak. Itu sudah, kebijakan internal itu kan ada di masing-masing kementerian/lembaga,” ujar Moeldoko. Seperti diketahui, KPK dan BKN sebelumnya telah mengungumkan, 51 pegawai KPK yang tidak lolos TWK akan diberhentikan sedangkan 24 pegawai lainnya akan mendapat pendidikan wawasan kebangsaan agar bisa menjadi ASN, meskipun masih ada potensi diberhentikan juga jika tidak lolos.

12. Bareskrim Polri menaksir kerugian korban akibat kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta mencapai Rp5 triliun. Jumlah tersebut bertambah usai kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan tambahan atas sejumlah laporan pengaduan yang masuk hingga saat ini.
“Di desk pengaduan itu, ada sekitar 1.200-an korban yang mengadu dan kerugian berkisar atau sampai kurang lebih Rp5 triliun,” kata Direktur Tindak Pinda Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Helmy Santika kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (2/6). Menurutnya, jumlah tersebut bertambah dari nilai kerugian korban yang membuat Laporan Polisi (LP) selama ini. Tercatat, ada 19 LP yang teregister sejauh ini dengan kerugian Rp196 miliar.

13. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyatakan bahwa aset yang dimiliki oleh tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta tersebar di beberapa negara. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Helmy Santika mengungkapkan polisi tengah mengupayakan pengejaran aset-aset tersangka demi mengembalikan kerugian ke para korban. “Ada [aset] yang di Australia, ada yang di Singapura, dan sebagainya. Ada yang kapal pesiar, dan sebagainya,” kata Helmy kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (2/6). Helmy menjelaskan, aset-aset tersebut kini tengah didata penyidik untuk kemudian diverifikasi lebih lanjut. Nantinya, polisi akan menyita aset-aset yang berada di luar negeri tersebut.

14. Dubes Rusia untuk Indonesia Lyudmila Georgievna Vorobyova menyatakan, negaranya siap bermitra Indonesia tekait pembaharuan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Hal itu disampaikannya dalam acara pemberian Bintang Jasa Persahabatan dari Rusia kepada mantan presiden Megawati Soekarnoputri di Jakarta, Rabu (2/6). “Federasi Rusia siap bermitra dengan Indonesia dalam (berbagai) bidang, termasuk bidang alutsista, militer alutsista,” kata Vorobyova di hadapan Megawati. Vorobyova menuturkan, Presiden Rusia Vladimir Putin tengah menunggu waktu agar dapat berkunjung ke Indonesia. Lewat kunjungan tersebut, kedua negara diharapkan  menandatangani deklarasi kemitraan strategis dalam berbagai bidang.
Vorobyova menambahkan, Rusia selama ini menganggap Indonesia sebagai mitra dan sahabat lama. “Kita ada hubungan yang erat di antara negara kita yang dasarnya dibangun selama (masa kepemimpinan) Presiden Soekarno,” kata Vorobyova. Dalam kesempatan itu, Megawati juga mengungkit pembelian alutsista dari Rusia yang dilakukan pada masa kepemimpinannya sebagai presiden. Menurut Megawati, dirinya memiliki ikatan pribadi dengan Putih yang membuat kedua negara dapat melakukan banyak hal dalam hubungan bilateral yang erat.

15. Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri pada Rabu (2/6) kemarin, memperoleh Bintang Jasa Pesahabatan dari Rusia karena dianggap telah berjasa dalam membangun hubungan baik antara Indonesia dan Rusia. “Yang Mulia sangat dikenal dan dihormati di Rusia sebagai teman sejati yang memfasilitasi pengembangan proyek-proyek bersama di bidang-bidang strategis. Kami sangat menghargai sumbangsih yang mulia dalam hubungan bilateral kita,” ujar Dubes Rusia untuk Indonesia Lyudmila Georgievna Vorobyova mewakili negaranya  menyerahkan Bintang Jasa tersebut kepada Megawati.
Seperti diketahui, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Uni Soviet (sekarang Rusia, red) terjalin sejak 1950. Kala itu Indonesia dan Uni Soviet memiliki ketergantungan satu sama lain. Usai perang dunia kedua, Soviet membutuhkan sekutu di Asia Tenggara untuk menandingi pengaruh Amerika Serikat. Sedangkan Indonesia membutuhkan dukungan Soviet, khususnya dalam bantuan persenjataan untuk menghadapi Belanda yang masih berupaya mengancam kedaulatan Indonesia.

16. Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri mengaku telah meminta Presiden Jokowi untuk meningkatkan kerja sama dengan Rusia, khususnya di bidang ruang angkasa. “Hal ini telah saya sampaikan kepada Presiden Jokowi, hal-hal yang berhubungan dengan ruang angkasa itu seharusnya terus kita proses antara Rusia dan Indonesia,” kata Megawati usai menerima Bintang Jasa Persahabatan dari Rusia yang disampaikan Dubes Rusia untuk Indonesia Lyudmila Georgievna Vorobyova, Rabu (2/6).
Megawati lalu menceriterakan bahwa dirinya pernah diajak ayahnya, Presiden Soekarno untuk bertemu dengan sejumlah astronot Rusia yang saat itu tengah berkunjung ke Indonesia. Ia diperkenalkan dengan Yuri Gagarin, sosok yang dikenal sebagai manusia pertama yang terbang ke luar angkasa. “Itu membuat pada waktu itu betapa banyak anak muda yang juga bercita-cita untuk menjadi astronot dari Indonesia,” ujar Megawati.
Ketum PDIP itu juga menjelaskan bahwa Presiden Jokowi telah mendirikan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di mana dirinya duduk sebagai ketua Dewan Pengawas ex-officio. Terkait itu, Mega mengaku telah meminta Jokowi untuk mempererat hubungan antara Indonesia dan Rusia mengenai riset.

17. KPK telah kirimkan surat ke National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia guna menerbitkan red notice terhadap tersangka kasus korupsi yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO), Harun Masiku. Seperti diketahui, Harun merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait penetapan Anggota DPR RI terpilih Tahun 2019-2024. “Sebagai langkah nyata untuk mencari dan menemukan keberadaan DPO atas nama HM (Harun Masiku), KPK telah mengirimkan surat ke National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia agar dapat diterbitkan red notice,” kata Plt Jubir KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Rabu (2/6).
Ali jelaskan, KPK masih menyisakan sejumlah nama daftar pencarian orang (DPO) dan nama yang paling mencuat ke publik adalah Harun Masiku yang hingga kini belum tertangkap. Mantan caleg PDI-P itu hingga kini masih berstatus tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pegantian antarwaktu anggota DPR. Nama Harun terseret setelah KPK melakukan OTT terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan pada 8 Januari 2020.

18. Mensos Tri Rismaharini mengatakan, kementeriannya memaknai Hari Lahir Pancasila ke dalam empat bidang tupoksi yakni rehabilitasi sosial, jaminan dan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, serta penanganan fakir miskin. Risma menjelaskan, pelayanan di empat bidang ini harus didukung sumber daya manusia (SDM) yang bermoral dan berintegritas tinggi sebagai implementasi membumikan Pancasila. Ia mengatakan, perlu disiplin dan berintegritas terkait pengelolaan data masyarakat miskin dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Kesalahan administratif sekecil apa pun bisa berakibat fatal dan itu terjadi karena tidak berintegritas. Salah ketik angka memungkinkan merugikan keuangan negara,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (2/6). Risma menuturkan, karena keempat bidang tupoksi Kemensos diilhami Pancasila, maka seluruh aktivitas pelayanan harus bernafaskan Pancasila. Pancasila harus menjadi “roh” dari segenap aparatur sipil negara (ASN) dalam berbagai program dan pelayanan masyarakat.

19. Pemerintah akan umumkan keputusan penyelenggaran ibadah haji 1442 Hijriah/2021 Masehi hari ini, Kamis (3/6). Hal itu diungkapkan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas usai menggelar rapat tertutup bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6). “Tadi bersama seluruh anggota komisi VIII, tadi sudah bicara, mendiskusikan pelaksanaan ibadah, mulai dari A sampai Z,” kata Yaqut seraya menambahkan, “Kita berkesimpulan, karena harus ada yang kita tata terlebih dahulu, Insya Allah besok siang kami akan umumkan secara resmi di Kantor Kemenag.” ujarnya.

20. Menag Yaqut Cholil Qoumas mengaku heran mengapa Indonesia belum mendapat izin masuk ke Arab Saudi. Hal ini ia sampaikan terkait telah diperbolehkannya 11 penerbangan negara asing masuk ke Arab Saudi tetapi Indonesia tidak masuk dalam daftar tersebut. “Penanganan Covid saya kira menjadi isu penting. Penanganan Covid di Indonesia termasuk relatif bagus. Saya belum tahu kenapa warga Indonesia masih belum diizinkan masuk ke Saudi,” kata Yaqut. Dirinya tidak memahami kriteria yang digunakan Arab Saudi dalam menentukan izin masuk penerbangan ke wilayah Arab Saudi. Padahal, saat ini kasus Covid-19 Amerika Serikat masih berada di atas Indonesia.

21. Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengusulkan agar pemberangkatan haji tahun ini ditunda. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menuturkan, penundaan tersebut perlu dilakukan karena hingga kini pandemi Covid-19 masih berisiko terhadap penyelenggaraan haji. “Sebaiknya tahun ini pemerintah tidak memberangkatkan haji. Risikonya sangat besar baik dari sisi kesehatan maupun penyelenggaraan,” kata Abdul Mu’ti, Rabu (2/6). Mu’ti menilai bahwa apabila pemerintah tidak menyelenggarakan ibadah haji, itu tidak melanggar syariat dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

22. Jaksa Agung ST Burhanuddin melantik 30 anggota yang tergabung dalam Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum (Satgassus P3TPU) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum pada Rabu (2/6). Burhanuddin berharap agar Satgas ini dapat memberi kepekaan tersendiri dalam menangani sejumlah kasus-kasus yang berkaitan dengan masa pandemi Covid-19 saat ini.
“Berharap para Satgassus P3TPU memiliki kepekaan terkait dengan kasus tindak pidana yang berkaitan dengan masa kedaruratan saat ini,” kata Burhanuddin dalam keterangan tertulis Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Rabu (2/6). Dia mengatakan selama masa pandemi ini, banyak kebijakan yang memberikan celah bagi oknum-oknum tertentu untuk melakukan kejahatan.
Misalnya, kasus pemalsuan surat hasil tes covid-19, atau saat Warga Negara India lolos tanpa proses karantina di Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian, lanjutnya, seperti kasus penggunaan alat rapid antigen bekas di Bandara Kualanamu. Serta yang paling terbaru adalah kasus jual beli vaksin ilegal di Medan yang melibatkan dokter dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. “Oleh karena itu jangan kecewakan saya dan saya tegaskan, gunakan hati nuranimu dalam setiap penanganan perkara,” tegas Jaksa Agung.

23. Menpora Zainuddin Amali mengungkapkan, Indonesia telah ditunjuk sebagai tuan rumah piala dunia bola basket FIBA Basketball World Cup pada 2023. Oleh karenanya, saat ini pemerintah mulai mempersiapkan diri untuk pelaksanaan agenda olahraga internasional itu. “Hal yang perlu saya sampaikan kepada publik bahwa pada 2023 kita sudah ditunjuk menjadi tuan rumah piala dunia basket, atau FIBA Basketball World Cup 2023,” ujar Zainudin usia rapat terbatas bersama Presiden Jokowi di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (2/6). Dia menuturkan, nantinya Indonesia akan menjadi peserta di ajang tersebut. Namun, untuk menjadi peserta harus ada rangkaian kualifikasi yang dijalani tim basket Indonesia. “Niat kita menjadi penyelenggara yang baik tetapi juga harus punya prestasi dalam tim nasional kita. Memang ini tidak mudah,” tutur Zainudin.

24. Mendikbud/Ristek Nadiem Makarim bersikeras untuk membuka sekolah dengan skema tatap muka pada Juli tahun ini. Kebijakan tersebut diambil di saat kasus Covid-19 justru sedang melonjak pascalibur lebaran. Nadiem menyatakan tidak ada tawar menawar demi pendidikan. Nadiem beralasan masa depan Indonesia sangat bergantung pada sumber daya manusia. “Tidak ada tawar-menawar untuk pendidikan, terlepas dari situasi yang kita hadapi,” kata Nadiem, Rabu (2/6).
Meski mengaku memahami kekhawatiran orang tua, namun mantan Bos Gojek itu menyebut penundaan membuka sekolah bisa berdampak panjang. Pembukaan sekolah Juli nanti, kata dia, juga berdasarkan pertimbangan usai dirinya membaca dan mendengar langsung keluhan para pelajar di media sosial.

25. Polri akan lakukan autopsi terhadap jasad pendeta Yeremia Zanambani yang tewas ditembak diduga oleh personel TNI di Intan Jaya pada September 2020 lalu. Autopsi akan dilakukan di Distrik Hitadipa, Intan Jaya, Papua pada Sabtu (5/6). Kapolres Intan Jaya AKBP Sandi Sultan menjelaskan, nantinya proses autopsi akan dilakukan tim gabungan dari TNI dan Polri. “Pelaksanaan autopsi Pendeta Yeremias Zanambani direncanakan akan dilaksanakan Pada tanggal 05 Juni 2021,” kata Sandi Sultan kepada wartawan, Rabu (2/6).
Dikatakan, polisi tengah menyiapkan pemetaan dan pengecekan di wilayah tersebut demi mempermudah proses autopsi. Nantinya, lanjut Sandi, bakal disiapkan pula rencana pengamanan di titik-titik rawan. “Dalam pelaksanaan tersebut Rombongan TNI-Polri di pimpin Kapolres Intan Jaya AKBP Sandi dan Danyon 501/BY Letkol Inf.Arfa Yuda serta 46 personel dalam Rencana pengamanan ada 8 titik yang dianggap rawan,” tambah dia.

26. DPP PDIP mencabut rekomendasi dan dukungan terhadap Bupati Alor Amon Djobo. Langkah itu diambil setelah beredarnya video Amon marah kepada Mensos Tri Rismaharini, yang tak lain adalah  kader PDIP juga. Pencabutan dukungan dan rekomendasi ini tertuang dalam Surat DPP No 2922/IN/DPP/VI/2021 yang ditandatangani oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun dan Sekjen Hasto Kristiyanto. “Surat Pencabutan dukungan dilakukan karena DPP PDI Perjuangan pada November 2017 mengeluarkan rekomendasi dukungan kepada Amon Djobo untuk berkontestasi pada Pilkada Alor 2018,” kata politisi PDI-P Andreas Hugo Pareira dalam keterangan tertulis, Rabu (2/6).
Andreas menegaskan, DPP PDI-P menginstruksikan kepada DPC PDI-P Alor agar berkoordinasi dengan seluruh jajaran Fraksi PDI Perjuangan di DPRD untuk mengambil sikap terhadap bupati dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Alor. Andreas mengatakan, perilaku Amon yang melontarkan caci maki itu tidak pantas dilakukan seorang pejabat setingkat bupati, apalagi disertai dengan ancaman kekerasan.

27. Sekretaris Daerah Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Soni Alelang mengatakan, video viral yang memperlihatkan Bupati Amon Djobo memarahi dua staf Kementerian Sosial dan Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak ditampilkan secara utuh. Padahal, setelah marah-marah, Bupati Amon langsung bermaafan dengan dua staf Kementerian Sosial itu. “Saya juga ada di lokasi saat itu, jadi saya tahu persis kejadiannya seperti apa,” ungkap Soni, Rabu (2/6) malam.
Soni menjelaskan, saat kejadian, dirinya bersama bupati dan sejumlah pejabat lainnya sedang menyusun surat untuk Presiden Jokowi. Surat itu berisi tentang kekecewaan Pemkab Alor terhadap Menteri Risma yang mengirim bantuan kemanusiaan melalui DPRD. “Ketika kami sedang kesal atau sedang menyiapkan surat untuk dikirim ke Presiden. Tiba-tiba masuklah dua orang staf kementerian sosial itu, sehingga bupati melampiaskan kekesalan itu ke staf Kemensos,” kata Soni.  (HPS).
Indonesia Maju, ikuti terus berita actual di
https://news.topsekali.com/2021/06/news-top-sekali-hari-ini-statemen-jubir.html


About top

0 Post a Comment:

Posting Komentar