Mens Sana In Corpore Sano

Ringkasan Berita Akurat Dan Terpercaya, Dari Berbagai Sumber Media Mainstream Dan Medsos, Hari Ini Fokus : Ketua KPK

*Ringkasan Berita Akurat Dan Terpercaya*, Dari Berbagai Sumber Media Mainstream Dan Medsos, Hari Ini Fokus : Ketua KPK

20210519, Rabu Hari Ini, *News.TopSekali.com*
KETUA KPK DIMINTA MUNDUR.

*Berita yang cukup mengejutkan publik hari ini* adalah Ketua KPK Firli Bahuri diminta mundur. Permintaan itu disampaikan Koordinator MAKI Boyamin Saiman dengan alasan yang sepele yakni selama setahun kepemimpinannya, Firli namyak menciptakan kontroversi. Padahal Firli punya catatan positif yakni berani menyeret atau menangkap dua menteri Jokowi yang diduga terlibat kasus korupsi.

MenPAN-RB Tjahjo Kumolo akan lakukan koordinasi dengan KPK dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Hal ini diungkapkannya untuk merespons arahan Presiden Jokowi yang meminta KPK, Menpan RB, dan BKN memberikan tindak lanjut atas status 75 pegawai yang tidak lolos tes tersebut.

*Isue kejutan lainnya adalah statemen Jubir Vaksinasi* Covid-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi yang mengatakan, vaksinasi Covid-19 tahap ketiga sudah dimulai di DKI Jakarta. Ia jelaskan, sasaran vaksinasi Covid-19 tahap ketiga adalah kelompok rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi.

*Presiden Joko Widodo mewanti-wanti jajarannya* untuk berhati-hati terhadap potensi lonjakan kasus Covid-19 pasca-hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Ia sebutkan, kenaikan kasus sangat mungkin terjadi karena banyak warga yang nekat mudik ke kampung halaman meskipun telah dilakukan pelarangan. Berdasarkan laporan data yang Jokowi terima, sekitar 1,5 juta orang nekat mudik dalam kurun waktu 6-17 Mei 2021.

Presiden Jokowi berharap keberadaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan meningkatkan daya saing Indonesia di dunia internasional. Jokowi ingin agar Kereta Cepat Jakarta-Bandung kelak terintegrasi dengan light rail transit (LRT) dan mass rapid transit (MRT) di DKI Jakarta. 

Berikut Isue selengkapnya :

*1. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia* (MAKI) Boyamin Saiman meminta Firli Bahuri mundur dari jabatan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menilai, sejak awal menjabat, Firli terlalu banyak menciptakan kontroversi di tubuh komisi antirasuah tersebut. “Pak Firli mundur saja. Sudah 1 tahun menjabat kontroversi terus mulai dari masalah helikopter, Harun Masiku yang hilang sampai soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) ini,” tegas Boyamin, Selasa (18/5).


Boyamin menjelaskan, jika KPK terus dipimpin oleh sosok yang kontroversial, dikhawatirkan akan kontraproduktif terhadap upaya pemberantasan korupsi. “Ini jadi kontraproduktif nanti. Sampai Presiden Jokowi turun tangan kan itu sudah merepotkan Presiden,” ujar Boyamin.

*2. Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan* meminta Kementerian PAN-RB meninjau kembali hasil tes yang menyebut 75 pegawai KPK tidak llulus TWK untuk alih status menjadi ASN. Syarief menilai 75 orang yang tak lulus TWK itu adalah pegawai-pegawai yang dikenal memiliki integritas dan nasionalisme yang tinggi.

Menurutnya, pengalaman dan pengabdian para pegawai KPK dalam melakukan pencegahan dan penindakan kasus korupsi harusnya menjadi penilaian utama dalam proses alih status menjadi ASN. “Mereka telah lama mengabdi di KPK dan telah banyak melakukan gebrakan. Harusnya, pengalaman tersebut menjadi salah saru pertimbangan di samping TWK,” tegas Syarief, Selasa (18/5).

*3. Tujuh pegawai yang dinyatakan tak lolos* dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) mengirimkan surat keberatan ke Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketujuh pegawai itu adalah Direktur Pembinaan Jaringan Antarkomisi KPK Sujanarko, Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Internal KPK Hotman Tambunan, Direktur Sosialisasi Dan Kampanye Antikorupsi KPK Giri Supradiono. Lalu empat pegawai KPK yang lain yaitu Samuel Fajar, Novariza, Benydictus S dan Tri Artining Putri. “Surat sudah disampaikan pada pimpinan KPK tadi pagi,” ungkap Hotman, kemarin.

Dalam surat keberatan tersebut tujuh pegawai KPK meminta Surat Keputusan Nomor 652 Tahun 2021 dicabut. Pada surat itu para pegawai menyebut bahwa alih fungsi status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) semestinya dilakukan untuk penguatan upaya pemberantasan korupsi, bukan sebaliknya.

*4. Para pegawai yang tak lolos Tes Wawasan* Kebangsaan (TWK) resmi melaporkan semua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Pelaporan tersebut diwakili penyidik senior Novel Baswedan dan Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Internal KPK Hotman Tambunan. “Kami sebenarnya kembali bersedih ya, bersedihnya karena kami harus melaporkan pimpinan KPK,” ujar Novel pada wartawan di depang gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (18/5).

Menurut Novel, semestinya KPK dipimpin oleh orang-orang yang berintegritas. Namun, menurutnya, ada hal mendasar yang mengganggu integritas tersebut. “Seharusnya pimpinan KPK itu kan dalam integritas tentunya baik, harusnya begitu, tapi dalam beberapa hal yang kami amati itu ada hal-hal yang sangat mendasar dan kemudian kami lihat sebagai masalah yang serius,” tuturnya. Novel menjelaskan, ada upaya dari pimpinan KPK untuk menyingkirkan pegawai yang berlaku baik dan berprestasi.(lanjutkan baca 20an berita lainnya 👪👇👇)

5. Penyidik senior KPK, Novel Baswedan menantang Pimpinan KPK buka hasil tes ke publik. Hingga saat ini 75 pegawai KPK yang dianggap tidak memenuhi syarat tes wawasan kebangsaan untuk beralih status menjadi ASN tidak diberitahu hasil tes mereka. Karena itu agar tidak menimbulkan polemik bahkan stigma seolah mereka radikal, tidak Pancasilais, dan tidak berwawasan kebangsaan sebaiknya dibuka ke publik.

“Saya dan kawan-kawan menginginkan agar proses tes kemarin dibuka (ke publik). Saya tidak keberatan jika hasil saya diumumkan, saya senang sekali,” kata penyidik senior KPK Novel Baswedan, Selasa (18/5) seraya menambahkan, dibukanya hasil tes itu, selain sebagai bentuk akuntabilitas juga untuk mendidik agar tidak ada lagi pihak-pihak yang memanfaatkan pola-pola tes untuk mengdiskreditkan orang-orang tertentu.

Novel mengaku beberapa hari sebelum mengikuti tes Maret lalu sempat bertanya kepada Ketua KPK Firli Bahuri melalui aplikasi WhatsApp soal urgensi tes tersebut. Firli menjelaskan bahwa tes dimaksud hanya asessment untuk memetakan apakah ada pegawai KPK yang terlibat dalam organisasi terlarang. Juga melihat potret terkait cinta tanah air, Pancasila, UUD 45, dan NKRI. “Hal-hal begitu yang katanya dijadikan perhatian. Tapi kenyataannya tidak demikian,” ungkapnya.

Novel mengungkapkan dasar hukum diadakannya tes wawasan kebangsaan itu bermasalah. Dia memaparkan bahwa proses asessment untuk peralihan pegawai KPK ke ASN mulai dibahas Oktober-November 2020 dengan pembuatan Peraturan Komisioner (Perkom) KPK. Dalam semua proses pembahasan, semangatnya adalah bagaimana melaksanakan peralihan itu semudah dan selancar mungkin tanpa merugikan pegawai KPK.

Menurut Novel, sehari sebelum Perkom disahkan, tanpa sepengatahuan dari tim perumus, ada oknum pimpinan KPK yang memasukkan klausul tes wawasan kebangsaan. “Salah satu oknum itu adalah Ketua KPK Pak Firli. Hal ini yang menjadi landasan kami melaporkan pimpinan kepada Dewan Pengawas KPK. Ini masalah serius. Kenapa sih kok ketua KPK bisa berkeinginan untuk menyingkirkan orang-orang yang bekerja baik? Ini yang kami heran,” beber Novel Baswedan.

Pada bagian lain dia juga menjawab framing dan fitnah yang berkembang sejak beberapa waktu terakhir seolah dirinya tokoh radikal dan Taliban di KPK. Novel juga menjelaskan mekanisme penetapan sebuah kasus dapat disidik atau tidak di KPK, serta bagaimana seseorang ditetapkan menjadi tersangka. Benarkah dia menghalangi penyelidikan dugaan kasus korupsi di Pemprov DKI yang melibatkan sepupunya, Gubernur Anies Baswedan?

6. MenPAN-RB Tjahjo Kumolo akan lakukan koordinasi dengan KPK dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Hal ini diungkapkannya untuk merespons arahan Presiden Jokowi yang meminta KPK, Menpan RB, dan BKN memberikan tindak lanjut atas status 75 pegawai yang tidak lolos tes tersebut. “Sebagaimana arahan Presiden, saya sebagai pembantu Presiden kan harus koordinasi dulu dengan Ketua KPK dan Kepala BKN,” ucap Tjahjo kepada Kompas.com, Selasa (18/5).

Pasalnya, menurut Tjahjo, dasar dari tes tersebut adalah peraturan KPK yang bersifat internal. TWK sebagai alih status pegawia KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) diatur dalam Peraturan KPK No 1 Tahun 2021. “Karena dasar kan peraturan KPK internal sifatnya,” kata Tjahjo. Diberitakan sebelumnya, terbit Surat Keputusan (SK) tertanggal 7 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Ketua KPK Firli Bahuri menyebutkan para pegawai tidak lolos TWK akan dibebastugaskan. Sejumlah pihak pun memberikan kritik serta menilai TWK merupakan langkah untuk menyingkirkan 75 pegawai di KPK itu.

7. Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh berharap ada keputusan yang tepat dan cepat terkait 75 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Keputusan itu diperlukan agar agenda pemberantasan korupsi bisa terus berjalan semakin baik. Politisi PAN ini mengharapkan ada solusi terbaik dan langkah bijaksana agar para pegawai KPK yang memiliki integritas, prestasi, dan komitmen terhadap pemberantasan korupsi tetap dipertahankan. Ia menekankan, pegawai tersebut masih perlu dipertahankan agar KPK bisa bekerja semakin baik.

8. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan akan menindaklanjuti saran Presiden Jokowi. Ia menyebut, pihaknya segera berkoordinasi dengan KemenPAN- RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menindaklanjuti alih status kepegawaian 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK. Ghufron sepakat hasil asesmen TWK untuk perbaikan individu dan lembaga antirasuah itu. Ia berharap polemik alih status kepegawaian segera selesai sehingga KPK dapat kembali fokus pada upaya pemberantasan korupsi.

Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris menyetujui pernyataan Jokowi agar TWK tidak menjadi dasar pemberhentian pegawai KPK. Sejak awal dirinya menilai proses TWK sudah bermasalah. “Pada dasarnya saya setuju pandangan Presiden Jokowi. Sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya, hasil TWK yang bermasalah tidak bisa dijadikan dasar pemberhentian pegawai KPK,” ujar Syamsuddin.

9. Sebelumnya Presiden Jokowi menyebut, hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) tak bisa dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK. Jika ada pegawai yang tidak lulus tes dan dianggap memiliki kekurangan, ada langkah lain yang bisa ditempuh selain pemecatan. “Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi,” kata Jokowi, Senin (17/5) lalu. Menurut Jokowi, pengalihan status tersebut harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis. Oleh karena itu, hasil TWK terhadap pegawai KPK seharusnya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik secara individu maupun institusi.

10. Presiden Jokowi mengatakan, hanya 10 provinsi yang mencatat pertumbuhan ekonomi positif pada kuartal pertama 2021. Sementara sisanya, sebanyak 24 provinsi masih mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang negatif,’’ ujar Jokowi saat memberikan pengarahan kepada kepala daerah se-Indonesia pada Selasa (18/5).

Jokowi menjelaskan, 10 provinsi yang dimaksud adalah Riau (positif 0,41 persen), Papua (positif 14,285 persen), Sulawesi Tengah (positif 6,26 persen), Yogyakarta (positif 6,4 persen), Sulawesi Utara (positif 1,87 persen). Sulawesi Tenggara (positif 0,06 persen), NTT (positif 0,12 persen), Papua Barat (positif 1,47 persen), Bangka Belitung (positif 0,97 persen) dan Maluku Utara (positif 13,45 persen.

11. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini, pada periode April-Juni 2021, produk domestik bruto (PDB) nasional mampu tumbuh hingga kisaran 7 persen. Kata dia, rendahnya realisasi pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II tahun lalu menjadi alasan utama pemerintah optimis proyeksi tersebut dapat tercapai. Ia menyebutkan, pada kuartal II-2020, PDB harga konstan berada di angka Rp 2.589 triliun. “Sedangkan di kuartal pertama di tahun 2021 ini itu sudah mendekatai Rp 2.700 (triliun). Dengan basis itu kenaiakn sudah di atas sekitar 4,7 persen. Maka tentu untuk mencapai 7 persen tinggal didorong sedikit lagi,” tutur Airlangga, kemarin.

12. Jubir Vaksinasi Covid-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, vaksinasi Covid-19 tahap ketiga sudah dimulai di DKI Jakarta. Ia jelaskan, sasaran vaksinasi Covid-19 tahap ketiga adalah kelompok rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. “Di beberapa tempat khususnya pada masyarakat rentan yang pada daerah dengan aspek ekonomi dan sosial ini juga sudah berjalan, salah satu contohnya adalah apa yang dilaksanakan oleh teman-teman di Provinsi DKI Jakarta,” katanya, Selasa (18/5). Nadia menyebut, vaksinasi tahap ketiga di DKI Jakarta merupakan pilot project sebelum dilakukan secara nasional.

13. Presiden Jokowi mengingatkan jajaran kepala daerah untuk berhati-hati menghadapi potensi pandemi Covid-19 gelombang kedua. Ia menyebut, kasus virus corona di sejumlah negara tetangga telah mengalami peningkatan. Peringatan itu disampaikannya saat memberikan arahan kepada kepala daerah se-Indonesia, kemarin.  “Hati-hati gelombang kedua, gelombang ketiga, di negara-negara tetangga kita (kasus Covid-19) juga sudah mulai melonjak drastis,” kata Jokowi, Selasa (18/5). Akibat peningkatan kasus Covid-19, Malaysia kembali menerapkan lockdown hingga Juni mendatang. Langkah serupa juga ditempuh Singapura sejak bulan Mei ini. “Kita harus melihat tetangga-tetangga kita,” ujarnya.

Jokowi meminta para kepala daerah meningkatkan kewaspadaan, apalagi terdapat 15 provinsi yang mencatatkan kenaikan kasus aktif Covid-19. Ke-15 provinsi yang dimaksud Jokowi adalah Aceh, Sumut,  Sumbar, Riau, Jambi, Bangka Belitung. DKI Jakarta, Maluku, Banten, Nusa Tenggara Barat (NTB), Maluku Utara, Kalteng, Sulteng, Sulsel,  dan Gorontalo.

14. Presiden Joko Widodo mewanti-wanti jajarannya untuk berhati-hati terhadap potensi lonjakan kasus Covid-19 pasca-hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Ia sebutkan, kenaikan kasus sangat mungkin terjadi karena banyak warga yang nekat mudik ke kampung halaman meskipun telah dilakukan pelarangan. Berdasarkan laporan data yang Jokowi terima, sekitar 1,5 juta orang nekat mudik dalam kurun waktu 6-17 Mei 2021.

“Pasca-Lebaran hati-hati, betul-betul kita harus waspada karena berpotensi, ada potensi jumlah kasus baru Covid, meskipun kita telah mengeluarkan kebijakan larangan mudik,” kata Jokowi saat memberikan arahan kepada kepala daerah se-Indonesia, kemarin.

15. Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan, DKI Jakarta menjadi provinsi yang masyarakatnya paling rendah dalam menerapkan protokol kesehatan di tempat wisata. Pemantauan terhadap disiplin protokol kesehatan itu dilakukan selama libur Lebaran, yakni 12-15 Mei 2021.

“DKI Jakarta jadi provinsi dengan kepatuhan protokol kesehatan di tempat wisata yang paling rendah, yaitu hanya sebesar 27 persen orang yang patuh untuk menjaga jarak di tempat wisata,” kata Wiku dalam konferensi pers, Selasa (18/5). Selain DKI, Bangka Belitung, Riau, dan Sumatera Selatan juga mencatatkan persentase kepatuhan yang rendah.

16. Penyidik Bareskrim Polri masih memperbaiki berkas perkara unlawful killing terhadap empat anggota laskar Front Pembela Islam (FPI). Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Rusdi Hartono menyatakan, berkas perkara belum dikembalikan lagi ke Kejaksaan Agung. “Polisi baca P-19 itu, apa yang dilakukan polisi yaitu melengkapi itu semua. Kalau sudah dilengkapi dikembalikan ke Kejaksaan,” kata Rusdi di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (18/5).

Sebelumnya, pada 30 April 2021 lalu, Jaksa Peneliti Jampidum Kejagung menyatakan berkas perkara unlawful killing terhadap empat anggota laskar FPI belum lengkap. Kejaksaan pun mengembalikan berkas perkara ke penyidik Bareskrim Polri.

17. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR akan meminta keterangan para pelapor yang mengadukan Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin. Ketua MKD DPR, Aboe Bakar Alhabsy menyebutkan, ada tiga dari lima laporan pengaduan dugaan pelanggaran etik oleh Azis Syamsuddin yang sudah terverifikasi atau memenuhi persyaratan untuk ditindaklanjuti. “Dari lima laporan (terkait Azis Syamsuddin), tiga laporan sudah lengkap dan dua masih perlu dilengkapi. Kami sepakat akan memanggil semua pelapor,” kata Aboe, Selasa (18/5).

Sehari sebelumnya Dewan Pengawas (Dewas) KPK lakukan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Azis diduga terlibat dalam kasus suap Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial dan penyidik KPK AKP Robin Stepanus Pattuju. Pemeriksaan terhadap Aziz dibenarkan oleh anggota Dewas Syamsuddin Haris. Azis diperiksa Senin (17/5) pagi kemarin. “Ya benar tadi pagi,” kata Syamsuddin Haris.

18. Menteri Sosial Tri Rismaharini mengusulkan agar peristiwa terorisme masuk dalam Rancangan Undang-undang Penanggulangan Bencana (RUU PB). Usulan itu bukan tanpa alasan. Risma mengatakan, selama ini korban terorisme tidak mendapat perhatian yang maksimal karena pemerintah hanya fokus pada penanganan bencana alam. “Kalau kita tidak perhatian kan, kemudian enggak ada. Kalau kita ngomongnya bencana alam kan, itu kan mereka (korban terorisme) tidak ikut di dalamnya,” kata Risma di Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (18/5).

Menurut Risma, peristiwa terorisme merupakan bencana kemanusiaan. Sebagaimana bencana alam, bencana kemanusian juga membutuhkan penanganan khusus. Risma mencontohkan peristiwa penembakan di Papua sebagai bentuk bencana kemanusiaan. Ia menyebut, kejadian itu perlu perhatian lebih. Risma mengatakan, negara harus menjamin agar korban terorisme tidak menderita. Ia menyebut, selama ini bencana tidak bisa diantisipasi seperti apa bentuknya, termasuk peristiwa terorisme.

19. Presiden Jokowi berharap keberadaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan meningkatkan daya saing Indonesia di dunia internasional. Jokowi ingin agar Kereta Cepat Jakarta-Bandung kelak terintegrasi dengan light rail transit (LRT) dan mass rapid transit (MRT) di DKI Jakarta. “Saya berharap kereta cepat ini nanti bisa terintegrasi dengan LRT di Jakarta, dengan MRT di Jakarta, sehingga ada sebuah efisiensi waktu,” ujarnya.

Dijelaskan Jokowi, hingga kini perkembangan proyek pembangunan telah mencapai 73 persen. Kata dia, persiapan operasionalisasi kereta akan dimulai tahun depan. Sementara, uji coba kereta ditargetkan pada akhir 2022. “Diharapkan nanti di akhir tahun 2022 kereta cepat Jakarta-Bandung sudah bisa diujicobakan. Dan tentu saja setelah uji coba langsung masuk ke operasi, operasional,” kata Jokowi

20. Satgas Penanganan Covid-19 memastikan kandidat vaksin Merah Putih akan dialokasikan untuk program vaksinasi nasional. Sejauh ini, ada enam institusi atau lembaga yang ikut mengembangkan vaksin. Di antaranya Eijkman, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Airlangga, dan Universitas Gadjah Mada.

“Namun, vaksin merah putih akan tetap masuk dalam program pemerintah,” kata Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube BNPB Indonesia, Selasa (18/5). Wiku sekaligus menginformasikan bahwa dari keenam pengembang vaksin Merah Putih, yang saat ini memiliki progres paling cepat adalah buatan Universitas Airlangga. Para peneliti kini tengah melakukan uji praklinik pada hewan besar.

21. Presiden Jokowi menyatakan pemerintah baru menyuntikkan 23 juta dosis vaksin covid-19 hingga saat ini. Jumlahnya masih jauh dari target yang dicanangkan yakni sebesar 380 juta dosis. “Pada 13 Januari 2021 sudah mulai vaksin yang pemerintah gratis. Sampai saat ini sudah menyuntikkan 23 juta dosis vaksin dari rencana kami kurang lebih 380 juta dosis,” ucap Jokowi dalam Peninjauan Vaksinasi Covid-19 Gotong Royong untuk para pekerja di Kabupaten Bekasi, Selasa (18/5). Jokowi berharap target pemerintah bisa terbantu dengan pelaksanaan vaksinasi gotong royong yang mulai dilakukan hari ini.

22. Tim Detasemen Khusus (Densus) 88/Antiteror Polri masih mendalami dugaan keterlibatan eks Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI), Munarman ke suatu kelompok teroris tertentu. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan, pendalaman tersebut belum rampung. Penyidik masih mendalami pelbagai hal yang mungkin bisa terjadi. “Nanti lihat, saya belum bisa mengatakan itu [keterlibatan dalam jaringan teroris]. Masih berproses apakah Munarman berdiri sendiri atau ada pihak lain yang ada di sekeliling saudara M. Itu kita lihat nanti. Itu masih diproses oleh Densus,” tegas Rusdi kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (18/5).

Rusdi mengatakan, Densus 88 terus melakukan pemeriksaan ke orang-orang yang ada di sekitar Munarman. Pendalaman terhadap rekan-rekan Munarman, kata dia, dapat membuat dugaan terorisme itu bisa menjadi jelas. Seperti diketahui, Densus 88/Antiteror Polri resmi menahan eks Sekretaris Umum FPI Munarman dalam kasus dugaan tindak pidana terorisme sejak 7 Mei 2021 lalu.

23. Taburan uang dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ke sekretaris pribadinya mulai terungkap. Uang itu diberikan Edhy ke Sesprinya antara lain untuk hadiah pernikahan. Hal tersebut terungkap dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster atau benur dengan terdakwa Edhy Prabowo yang digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (18/5).

Tiga Sespri yang dihadirkan adalah ATK, FY, dan PE. Ketiganya menjadi sespri ketika Edhy masih menjabat, sedangkan sekarang sudah tak lagi bertugas sebagai sespri.  Aliran uang itu terungkap usai jaksa menanyakan soal ada tidaknya pemberian uang dari stafsus Edhy, Andreau Misanta Pribadi yang juga menjadi terdakwa dalam kasus ini. Saksi pun mengaku pernah menerima uang pada Agustus 2020 saat baru sebulan bekerja sebagai sespri. (HPS)
NEWS.TopSekali.com


About top

0 Post a Comment:

Posting Komentar